Bulgaria memperkenalkan langkah cepat untuk mengurangi kekurangan obat kanker dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mengatur ulang anggaran. Ini mencakup pemanjangan periode peninjauan harga dan fokus pada akses obat esensial. Meskipun kemajuan ini, masalah hukum atas perlakuan berbeda rumah sakit tetap terasa.
Bulgaria mengambil langkah mendesak untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam impor dan distribusi pengobatan kanker yang penting. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang semakin meningkat dalam pasokan lebih dari 40 obat kanker, menjaga agar warga Bulgaria tidak kehilangan akses terhadap terapi yang mereka butuhkan.
Perusahaan farmasi di Bulgaria mengeluhkan prosedur yang rumit dalam mengekspor dan merekspor obat, mengakibatkan kekurangan pasokan dan harga yang lebih tinggi. Saat ini, pemerintah sangat bergantung pada diskon besar dari perusahaan farmasi untuk obat yang diganti biaya oleh asuransi kesehatan.
Bulgaria menghadapi masalah tingginya jumlah kematian akibat kanker, meskipun risiko insidensi kanker lebih rendah dibandingkan rata-rata EU. Kematian yang dapat dihindari dari kanker paru, payudara, dan kolorektal lebih tinggi dibanding angka rata-rata EU, menciptakan kesenjangan mengkhawatirkan selama dekade terakhir.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan langkah-langkah baru, termasuk memperpanjang waktu peninjauan harga obat kanker dari enam bulan menjadi 24 bulan. Ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan memastikan keberlanjutan produk di pasar, serta menjamin anggaran negara untuk obat kanker esensial.
Namun, Sofia juga menghadapi tuntutan di pengadilan EU terkait perlakuan berbeda yang diberikan kepada rumah sakit onkologis swasta. Kebijakan yang membayar harga berbeda untuk obat kanker di rumah sakit publik dan swasta telah menyebabkan pelanggaran hukum dan aduan dari Komisi Eropa.
Keputusan Bulgaria untuk mengurangi birokrasi dalam distribusi obat kanker bertujuan mengatasi kekurangan pasokan, sementara penataan anggaran untuk obat-obatan esensial berupaya menjamin akses perawatan. Meskipun demikian, tantangan hukum terkait perbedaan perlakuan rumah sakit harus diatasi agar kebijakan kesehatan lebih adil dan berkelanjutan.
Sumber Asli: www.euractiv.com
